topmetro.news, MEDAN – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan kejelasan kepada publik menyusul pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi perkembangan itu, Sutrisno menilai pernyataan mengenai niat pengunduran diri tidak boleh berhenti sebatas pembicaraan politik antara Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, Gibran harus memberikan penjelasan resmi mengenai sikap dan kelanjutan status jabatannya.
“Gibran harus menunjukkan sikap yang tegas dan bertanggung jawab. Jika memang sudah menyatakan niat untuk mengundurkan diri, maka langkah tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Jangan sampai publik dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai status Wakil Presiden,” ujar Sutrisno.
Ia meminta agar keputusan pengunduran diri, apabila benar-benar ditempuh, disampaikan secara resmi melalui mekanisme konstitusional. Sebab, persoalan pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar persoalan komunikasi politik, melainkan menyangkut ketentuan hukum tata negara.
Sutrisno juga mengingatkan bahwa apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses selanjutnya harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Di sisi lain, Sutrisno menegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik.
Menurutnya, proses pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen persyaratan pencalonan Gibran, termasuk laporan yang telah disampaikan kepada lembaga terkait, harus tetap ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban. Persoalan mengenai keabsahan dokumen persyaratan pencalonan harus tetap mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Semua pihak yang terlibat dalam proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menyoroti perjalanan pencalonan Gibran sejak Pemilihan Wali Kota Solo 2020 hingga Pemilihan Presiden 2024. Ia menilai polemik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap proses verifikasi dan penetapan pencalonan.
Evaluasi itu, lanjutnya, tidak hanya menyangkut calon yang bersangkutan, tetapi juga peran penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam memastikan terpenuhinya persyaratan pencalonan.
Sutrisno menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana seluruh proses pencalonan berlangsung, termasuk keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak terkait.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada Gibran. Publik berhak mengetahui bagaimana seluruh proses pencalonan itu bisa berlangsung dan siapa saja yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil,” tutup Sutrisno.
Dengan demikian, Sutrisno berharap seluruh persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara terbuka, transparan, dan melalui jalur hukum. Kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden serta penyelesaian persoalan administrasi pencalonan dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap proses ketatanegaraan tetap terjaga.
penulis | Erris
